[Tulisan ini telah diterbitkan dalam pamflet 29 September 2025] Tragedi 1965 tidak hanya menewaskan ratusan ribu orang, tetapi juga menghapus ideologi kiri dari ruang politik dan akademik Indonesia. Dampaknya, hingga kini spektrum politik Indonesia timpang, dengan kebijakan yang lebih berpihak pada elit ketimbang rakyat kecil.

Retorika.id – Pernahkah kita bertanya, mengapa begitu sedikit pejabat di pemerintahan Indonesia yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil, seperti petani atau buruh? Mengapa seolah-olah, meskipun terdapat banyak partai politik, kebijakan yang justru menguntungkan kelompok tertentu dapat dengan mudah disahkan tanpa adanya mekanisme check and balances yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini—dan mungkin masih banyak lainnya—dapat ditelusuri hingga pada ketiadaannya ideologi kiri dalam spektrum politik Indonesia. Lebih jauh lagi, kondisi ini tidak terlepas dari tragedi pembunuhan massal terhadap anggota PKI beserta simpatisannya pada tahun 1965.

Untuk memahami hal tersebut, kita perlu menengok kembali ke malam yang menjadi titik awalnya, 30 September 1965. Pada malam itu, terjadi operasi militer yang menewaskan enam jenderal dan satu perwira tinggi TNI AD. Peristiwa ini segera dimanfaatkan oleh kelompok militer yang pro-Suharto untuk menguasai arus informasi publik, dengan menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Sejak saat itu, narasi kebencian terhadap komunisme menyebar dengan cepat.

Propaganda anti-komunis diproduksi dan disebarkan secara masif oleh pihak-pihak yang mendukung militer. PKI secara sistematis diposisikan sebagai musuh negara, baik melalui wacana publik maupun lewat penangkapan serta aksi kekerasan yang menyasar anggota, simpatisan, bahkan orang-orang yang sekadar dicurigai memiliki keterkaitan dengan ideologi kiri. Banyak di antara mereka ditangkap tanpa

bukti keterlibatan dalam partai maupun peristiwa G30S. Lebih jauh, operasi ini tidak sepenuhnya dijalankan langsung oleh militer, melainkan dengan melibatkan warga sipil yang dipersenjatai serta dilegalkan untuk membunuh sesamanya.

Film dokumenter The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014) karya Joshua Oppenheimer memperlihatkan bagaimana para algojo menjalankan kekerasan brutal terhadap korban—baik laki-laki, perempuan, maupun anak di bawah umur. Hingga kini, jumlah pasti korban yang tewas dalam tragedi tersebut tidak pernah diketahui. Berbagai sumber menampilkan angka yang berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan politik maupun bias yang terkandung di baliknya. Namun, satu hal yang pasti adalah jumlah korban begitu besar hingga dapat terlihat jelas pada data BPS yang menunjukkan penurunan drastis jumlah penduduk pada tahun 1966.

Kekerasan itu tidak berhenti pada peristiwa pembantaian. Narasi kebencian terhadap ideologi kiri terus dipelihara melalui propaganda anti-komunisme oleh lembaga negara, termasuk Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Dua minggu setelah peristiwa 30 September, misalnya, terjadi serangan terhadap Kampus Universitas Res Publica (Ureca) di Jakarta. Serangan ini menjadi awal kampanye kontra-revolusioner yang menyasar universitas-universitas, dengan tujuan mengeliminasi seluruh mahasiswa dan akademisi yang dianggap komunis atau berhaluan kiri.

Militer menjalankan proses “pembersihan” di lingkungan kampus melalui skema penyaringan formal yang melibatkan pimpinan universitas, dosen, serta mahasiswa. Akibat dari kebijakan ini, ribuan mahasiswa bersama ratusan dosen dan staf akademik dinyatakan “bersalah” karena dituduh terkait dengan G30S atau dianggap memiliki simpati terhadap gerakan kiri sebelum 1965. Meski dokumentasi yang tersedia sangat terbatas, indikasi yang ada menunjukkan jumlah korban jauh melampaui catatan resmi. Hutagaol (1985), misalnya, hanya mendokumentasikan 11 universitas dari total 355 perguruan tinggi yang ada pada waktu itu. Menariknya, data menunjukkan bahwa Universitas Diponegoro di Semarang maupun Universitas Andalas di Padang relatif memiliki jumlah korban yang sedikit, sehingga memunculkan pertanyaan apakah faktor kepemimpinan rektor turut mempengaruhi jalannya proses penyaringan atau apakah memang organisasi kiri tidak memperoleh banyak dukungan di wilayah tersebut.

Kisah para mahasiswa dan kaum intelektual kiri tersebut sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan, tetapi kerap diabaikan, dari kekerasan politik 1965–1966. Walaupun besaran dan dampaknya masih menjadi perdebatan, dapat dipastikan bahwa dunia pendidikan tinggi turut mengalami dampak serius, baik berupa kekerasan fisik maupun intelektual. Secara teoritis, konsekuensi politik dari periode 1965–1966 tampak dalam tiga ranah, sumber daya manusia, aspek organisasi, dan aktivitas akademik. Perubahan menyeluruh di ketiga aspek tersebut berfungsi menopang konsolidasi kekuasaan Suharto dan memperkuat Orde Baru melalui institusi pendidikan. Pada akhirnya, arah dan bentuk produksi pengetahuan di Indonesia mengalami pergeseran fundamental.

Sejak itu, absennya ideologi kiri Indonesia menghancurkan ruang bagi tumbuhnya gagasan alternatif. Proses ini mengubah arah produksi pengetahuan di Indonesia agar selaras dengan kepentingan rezim Orde Baru dan menjauhkan perguruan tinggi dari tradisi pemikiran kritis yang berpihak pada rakyat kecil. Akibatnya, spektrum politik Indonesia menjadi timpang, karena gagasan kiri yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap buruh serta petani dipaksa hilang dari wacana publik. Hal ini juga berdampak pada sistem partai politik. Meskipun terus bermunculan, kecil kemungkinan ada yang mengadopsi pemahaman kiri. Seringkali, partai-partai ini muncul tanpa basis ideologi alternatif yang kuat dan cenderung memproduksi kepentingan kelompok dominan. Alhasil, hingga hari ini, mekanisme check and balances begitu lemah dan kebijakan publik lebih sering menguntungkan elit ketimbang menjawab kebutuhan mayoritas rakyat.

Referensi

Cribb, Robert. 2002. Unresolved Problems In The Indonesian Killings of 1965–1966. Asian Survey, 42(4), 550–563.

Hutagaol, Said. 1985. The Development of Higher Education in Indonesia, 1920-1979,” PhD Thesis, University of Pittsburgh.

Tim Lapsus. 2016. Jejak Berdarah Algojo 1965. Tempo.

Wahid, Abdul. 2018. Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s-1960s. Association Archipel.

Share: 

BACA JUGA