SDGs kini menjalar ke hampir seluruh ruang kehidupan kampus. Tak jarang, istilah ini diposisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi mahasiswa, baik melalui tugas akademik maupun kegiatan pengabdian. Namun, hingga saat ini realisasi SDGs masih sangat performatif. Tujuh belas poin yang dikandungnya kerap diperlakukan sekadar sebagai label yang dapat dipasang dan ditempel sesuka hati untuk mendulang capaian dan citra institusi.

Retorika.id – Dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Airlangga ke-71, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) berhasil meraih peringkat pertama dalam Airlangga Sustainable Faculty Award. Penghargaan ini diklaim menilai keselarasan setiap fakultas dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Tidak hanya itu, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, UNAIR juga mencatatkan prestasi di tingkat global melalui Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 dengan menempati peringkat ke-9 dunia, sekaligus posisi pertama di Asia Tenggara dan Indonesia. Selain itu, UNAIR juga berada di peringkat 287 dunia dalam QS World University Rankings.

Namun, di balik gemilangnya pencapaian tersebut, urgensi implementasi SDGs dalam ruang lingkup kampus patut dipertanyakan kembali. Sejauh mana nilai-nilai SDGs benar-benar dijalankan? Dan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari implementasi tersebut?

Untuk memahami persoalan ini, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan SDGs. Singkatnya, SDGs merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diluncurkan pada tahun 2016 sebagai respons terhadap berbagai tantangan global. Program ini bertujuan mendorong perubahan melalui solusi yang berkelanjutan, adil, dan setara, dengan target pencapaian pada tahun 2030.

Di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan, SDGs diimplementasikan secara serius.

Salah satu contohnya adalah pengintegrasian prinsip-prinsip SDGs ke dalam kurikulum. Proses belajar-mengajar dituntut untuk setidaknya mengimplementasikan atau mendukung salah satu tujuan SDGs. Selain itu, SDGs juga dijadikan indikator penilaian oleh sejumlah lembaga pemeringkatan internasional, seperti QS World University Rankings dan THE Impact Rankings. Tidak heran jika perguruan tinggi berlomba-lomba menggaungkan jargon SDGs dalam setiap program yang mereka rancang, dengan harapan dapat meningkatkan posisi masing-masing institusi dalam pemeringkatan global.

Salah satu upaya yang dilakukan kampus untuk mencapai target tersebut adalah dengan pemberian label SDGs dalam setiap pelaksanaan program, baik yang diperuntukkan bagi tenaga pengajar maupun mahasiswa. Mulai dari penugasan makalah, laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL), hingga program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa diwajibkan mencantumkan satu atau dua tujuan SDGs sebagai syarat administratif perkuliahan. Kewajiban ini kerap dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai tujuan SDGs yang dipilih, maupun kesesuaiannya dengan program yang sedang atau telah dijalankan.

Dalam praktiknya, tenaga pengajar pun tidak memiliki ruang untuk mengubah ketentuan tersebut. Artinya, perintah untuk memasukkan istilah SDGs ke dalam pembelajaran merupakan instruksi yang datang langsung dari pusat universitas. Alhasil, ketika kebijakan ini diturunkan kepada mahasiswa, hasilnya sama nihilnya. Baik tenaga pengajar maupun mahasiswa sama-sama hanya mengikuti “template” yang telah disediakan, tanpa ruang refleksi atau pemaknaan yang lebih substantif.

Karena sifatnya yang elitis dan top-down, SDGs pada akhirnya sering kali hanya dipahami sebagai sebuah echo chamber yang lebih menekankan kepentingan institusi pendidikan daripada kepentingan mahasiswa itu sendiri. Salah satu contoh paling nyata dapat dilihat dalam pelaksanaan KKN yang kembali ditempeli dengan label “berbasis SDGs”.

Pada tahun ini, UNAIR akan memberangkatkan angkatan ke-7 KKN BBK ke desa tujuan masing-masing. Dalam pembekalan daring yang dilaksanakan pada 6 Desember 2025, selain mendapatkan materi pengenalan KKN, mahasiswa juga diperkenalkan dengan sejumlah poin SDGs. Namun, alih-alih menjelaskan korelasi konkret antara SDGs dan perancangan program KKN, mahasiswa justru hanya diarahkan untuk mencari tahu sendiri 17 tujuan SDGs yang ada. Bahkan, salah satu pemateri sempat menyelipkan ucapan syukur atas capaian UNAIR yang berhasil meraih peringkat pertama pada tujuan SDGs pertama.

“Alhamdulillah, kita sempat mendapatkan ranking nomor satu di No Poverty … itu tujuan tanpa kemiskinan, walaupun mahasiswanya masih banyak yang miskin.”

Terlepas dari ketidakpantasan pernyataan tersebut, momen ini sejatinya menjadi titik krusial yang terlewatkan. Alih-alih sekadar membanggakan capaian peringkat yang tidak berkaitan langsung dengan mahasiswa, pemateri seharusnya menjelaskan bagaimana UNAIR meraih pencapaian tersebut. Program apa yang dijalankan, siapa sasaran utamanya, serta sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat semestinya menjadi fokus utama.

Ketiadaan penjelasan semacam ini justru memperlihatkan lemahnya proses edukasi SDGs pada tahap implementasi, khususnya di tingkat mahasiswa. Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat anggapan bahwa SDGs tidak lebih dari sekadar jargon, alat untuk menciptakan program-program instan demi gemerlap pencapaian dan legitimasi institusional semata.

Apabila pola semacam ini terus dipelihara, perlu dipertanyakan lagi, di mana letak manfaat SDGs bagi mahasiswa? Sebab, sejauh ini berbagai bukti justru menunjukkan bahwa implementasi SDGs lebih banyak menguntungkan institusi saja, terutama dalam aspek citra dan pemeringkatan. Meskipun hal tersebut mungkin dianggap penting oleh para petinggi kampus untuk peningkatan kualitas universitas, kampus seharusnya tidak melupakan perannya untuk memberikan dampak nyata bagi mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan. Mahasiswa semestinya diberdayakan, bukan malah seakan-akan dijadikan ‘alat’ untuk menunjang pencapaian citra institusional.

Penulis: Istiana Wahyu Dewi

Editor: Hayuna Nisa

Share: 

BACA JUGA