Polisi kembali membunuh. Namun, institusi penuh borok bernanah ini masih terus dipelihara negara. Reformasi di tubuh Polri tidaklah cukup. Kami mengecam keras segala bentuk tindak represif yang telah dilakukan!
Retorika.id - Jakarta kembali menjadi saksi betapa murahnya nyawa rakyat di hadapan negara. Kamis malam (28/08/2025), seorang pengemudi ojek online tewas dilindas mobil rantis Brimob di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Darah rakyat kembali tumpah di jalanan Ibu Kota. Peristiwa ini tentu bukanlah kecelakaan yang tak disengaja. Inilah wajah asli negara kita. Negara yang sudah lama menjadikan aparat sebagai mesin opresi.
Hal paling memalukan—namun entah aparat malu terhadapnya atau tidak—adalah mobil rantis yang tetap melaju meski korban telah terkapar. Melaju kencang tanpa memperhatikan massa yang berkumpul saja sudah jelas dapat mencelakakan orang. Kemudian tanpa berpikir panjang, aparat terus maju dan melindas korban. Rupanya para aparat ini lupa bahwa uang pajak rakyatlah yang dipakai untuk membeli kendaraan yang dinaikinya. Kini kendaraan itu membunuh rakyat dengan kebengisan yang nyata.
Kompolnas memang mendesak Polda Metro Jaya untuk memproses sopir rantis. Namun, kita semua tahu, berapa banyak kasus kekerasan aparat yang benar-benar berujung keadilan? Sejarah membuktikan, nyaris tidak ada.
Bahkan, ketika kecaman sudah terus disuarakan oleh berbagai pihak, korban kekerasan aparat masih terus bertambah. Tim medis @humaniesproject di X (Twitter) melaporkan bahwa lebih dari 150 orang telah tertangkap oleh kepolisian, puluhan luka-luka, ratusan orang terpapar gas air mata, dan terdapat satu korban meninggal dunia karena terlindas baracuda milik Brimob Brawijaya. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang terkait kepastian angka tersebut, tetapi jelas bahwa aparat telah melakukan tindakan represif dan kekerasan yang melanggar hak-hak sipil massa aksi.
dir="ltr">Telah banyak tindakan kekerasan aparat “pelindung” rakyat yang disusul permintaan maaf atas nama lembaga. Namun, itu hanya terasa bak tong kosong nyaring bunyinya. Tindak kekerasan aparat kali ini bukan yang kali pertama. Meski menggunakan dalih tidak sengaja, kesalahan tetaplah kesalahan. Salah satu nyawa rakyat melayang di tangan aparat. Indonesia benar-benar sedang darurat akal sehat.
Kekerasan demi kekerasan telah melunturkan kepercayaan bahwa aparat semacam Polri dan TNI adalah pelindung rakyat. Mereka hari ini ibarat tubuh yang penuh borok bernanah. Kultur kekerasan, arogansi, dan impunitas sudah menjalar ke seluruh sendi. Data dari KontraS mencatat, dari Juni 2024 hingga Juni 2025 terdapat 602 kasus kekerasan oleh anggota Polri. Bentuk kekerasan paling dominan adalah penembakan dengan 411 kasus, disusul penganiayaan 81 kasus, penangkapan sewenang-wenang 72 kasus, pembubaran paksa 43 kasus, penyiksaan 38 kasus, intimidasi 24 kasus, kriminalisasi 9 kasus, kekerasan seksual 7 kasus, dan tindakan tidak manusiawi lainnya 4 kasus. Jumlah korban dari seluruh kasus itu mencapai 1.085 orang, dengan 1.043 orang luka-luka dan 42 meninggal dunia. Dari angka korban luka, 1.010 orang mengalami kekerasan dalam konteks penangkapan sewenang-wenang. Itu baru yang tercatat. Berapa banyak lagi yang tak sempat dilaporkan karena rakyat terlanjur takut? Atau barangkali juga tidak ditindak sebab sistem penegakan hukum kita memang sudah cacat.
Kita pernah percaya bahwa Reformasi 1998 membuka jalan bagi perubahan. Kita dijanjikan aparat yang humanis, transparan dan tunduk pada hukum. Namun nyatanya, janji itu busuk di tengah jalan. Reformasi sektor keamanan berhenti di permukaan. Polri memang dipisahkan dari TNI, tapi budaya kekerasan tetap dipelihara.
Dua dekade lebih, rakyat hanya disuguhi sandiwara. Penegakan hukum terlampau cacat, peraturan HAM yang diabaikan, dan dalih “oknum” yang terus-menerus didoktrinkan kepada rakyat. Sementara itu, korban terus berjatuhan. Sudah cukup. Reformasi sudah gagal.
Jika kebengisan aparat terus berulang dan wakil rakyat masih menutup mata serta telinga, maka jangan harap Indonesia baik-baik saja. Tujuan rakyat melakukan aksi unjuk rasa adalah agar kegelisahannya didengar. Namun, apa daya jika yang berwenang saja enggan mendengar? Apa daya jika aparat yang seharusnya menjaga justru membabi buta?
Kemarin? Yang berpulang 135 orang di Kanjuruhan. Hari ini? Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang baru saja berumur 21 tahun. Besok? Bisa jadi kami, kamu, dan kita semua!
LPM Retorika menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang menjadi korban kebengisan penjahat yang dinaungi oleh institusi bobrok bernama Polri. Kepergian Affan bukan hanya tragedi bagi keluarganya, tapi juga tamparan keras bagi kita semua yang masih percaya bahwa negara ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Sebagai Lembaga Pers Mahasiswa, LPM Retorika juga mengecam keras tindakan represif aparat dalam bentuk apapun – terlebih tindakan penghilangan nyawa rakyat sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Tidak seharusnya aparat menerima julukan sebagai pemberi keamanan dan perlindungan bagi rakyat jika kekerasan terus berulang. Kami tidak akan tutup mata melihat aparat negeri ini yang “sakit” sehingga rakyat harus terus menjadi korban.
Kepada pihak istana, wakil rakyat, atau siapapun kalian yang duduk nyaman di kursi kekuasaan dengan uang pajak yang rakyat keluarkan, berhenti lakukan tindakan performatif dengan hanya mengeluarkan statement kosong. Adili! Berikan keadilan dengan proses yang akuntabel dan transparan! Dan untuk seluruh pembaca, mari kita kawal kasus ini hingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Jika tidak, bukan tidak mungkin bahwa besok, kita, saudara kita, atau keluarga kita menjadi korban tindakan menjijikkan aparat selanjutnya.
Sumber:
https://www.tempo.co/hukum/mobil-rantis-polisi-lindas-demonstran-berjaket-ojol-2064132
https://x.com/humaniesproject/status/1961028587756343306
https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/01530051/affan-ojol-yang-dilindas-brimob-tulang-punggung-keluarga
Penulis: Aveny Raisa, Khumairok Nurisofwatin, Istiana Wahyu, Salwa Nurmedina, Naara Nava Athalia Lande
Editor: Vanyadhita Iglian
TAG: #aspirasi #demokrasi #pemerintahan #politik
LPM Retorika FISIP Unair
@lpmretorikafisip
@ngs5967e
@retorikafisipua