Ketika sebuah sistem kecil mulai meniru negara, lengkap dengan bagaimana negara mereproduksi ketimpangan di atas kepentingan yang dikejarnya, di situlah kita tahu bahwa sistem semacam ini bukan hanya tidak relevan saja, tetapi juga menunjukkan betapa dangkalnya hasrat yang ingin disembunyikan masing-masing kelompok yang terlibat. Lantas, untuk apa mempertahankannya?

Retorika.id - Satu hal yang terus-menerus direproduksi dalam habitus elite politik kita hari ini adalah bagaimana setiap krisis politik selalu melahirkan justifikasi moralitas yang digadang-gadang sebagai suatu alasan paling masuk akal untuk menggugat pelanggaran. Begitu aturan tidak memihak, tiba-tiba mereka yang awalnya nyaman dengan kekuasaaan mendadak berubah menjadi pembela demokrasi yang sangat vokal. Mendadak semua berbicara tentang prosedur, integritas, kedaulatan, seolah-olah mereka tak pernah mengambil manfaat dari retakan-retakan sistem yang sama ketika retakan itu menguntungkan posisi mereka. 

Sistem politik yang seperti ini dibangun dengan kekosongan ideologis yang pada akhirnya melahirkan ruang hampa yang bisa diisi siapa saja dengan narasi apa saja, selama hal itu memperkuat klaim terhadap kekuasaan. Ideologi tidak dijadikan sebagai nilai, mereka menjadikannya sebagai alat, sebagai kulit, dan justifikasi moralis yang bisa dipertukarkan ketika diperlukan. Kekosongan inilah yang kemudian direplikasi dalam setiap struktur yang ingin terlihat seperti negara. Dalam struktur semacam ini, aturan dibuat bukan untuk menjaga keadilan, tetapi justru untuk mempertahankan stabilitas dominasi. 

Mereka yang diuntungkan tidak akan pernah melihat kecacatan sistem, karena kecacatan itulah yang menjadi bagian dari mekanisme yang akan memastikan keberlanjutan posisi mereka. Mereka yang dirugikan akan berteriak-teriak tentang moralitas sampai kelak ketika mereka kembali naik ke puncak, mereka juga akan kembali diam

(atau setidaknya membalik logika dengan justifikasi lain untuk mempertahankan posisi mereka). Dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa melihat pada akhirnya konflik yang terjadi tidak dilahirkan dari gagasan, tetapi oleh akses. Akses terhadap ruang, informasi, dan struktur yang menentukan lingkaran kekuasaan yang terbentuk.

Kita sedang berbicara tentang Pemira FISIP yang hari ini beberapa pihak begitu berisik menuntut keadilan atasnya. Lantas, apa sebenarnya makna keadilan bagi sebuah tatanan politik yang sejak awal hanya menggunakan “keadilan” untuk merasionalisasi perebutan kuasa yang pada akhirnya melahirkan dominasi baru? Apa relevansi sebuah mekanisme elektoral yang tak lagi berakar pada representasi apalagi ideologi? Apa legitimasi yang bisa dipertahankan dari sebuah struktur yang hidup dengan melanggengkan ketimpangan dan posisi elektoral yang ditempuh dan dilangsungkan secara koruptif?

Mirisnya, kampus kini menjelma menjadi lapak oligarki kecil-kecilan. Mahasiswa yang biasa menggabungkan keras kritikan terhadap sistem politik negara justru melakukan hal yang sama busuknya. Ormawa yang mengeklaim sebagai ormawa paling demokratis sekalipun akan berkembang menjadi oligarki kecil yang berupaya mempertahankan kendalinya. Di titik ini ormawa adalah arena performatif, seolah-olah mereka “berakting” sebagai pejabat tanpa mekanisme akuntabilitas yang ketat. Selain berubah menjadi arena oligarki kecil, fenomena main negara-negaraan di ormawa juga menunjukkan bagaimana mahasiswa menginternalisasi logika kekuasaan itu sendiri. Implikasinya, ormawa hanya dipenuhi logika dan gestur formalitas kosong yang pada dasarnya hanya menjadi ruang perpanjangan tangan kepentingan ormek Cipayung. 

Partai-partai di kampus tumbuh bukan atas dasar kebutuhan intelektual, melainkan karena tradisi politik eksternal yang dipaksa masuk ke ranah mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik. Praktik “manut komisariat” tidak hanya merusak demokrasi di kampus, tetapi juga merusak integritas para pelakunya. Jika organisasi mahasiswa berubah menjadi alat reproduksi kepentingan eksternal, kampus telah gagal menjalankan sebagian fungsi pendidikannya. Apabila demokrasi di kampus dibiarkan busuk, tidak heran lagi bila politik negara di masa depan akan sama busuknya atau bahkan lebih parah dari sekarang. Ketika organisasi mahasiswa hanya menjadi corong kepentingan eksternal dan perebutan jatah kekuasaan, maka tidak ada yang benar-benar bersih. Mereka hanya berbeda bendera, bukan berbeda tabiat. Perlu ditekankan bahwa ormek-ormek ini sama saja tetap menjaga status quo yang telah bekerja dalam kerangka reproduksi ketimpangan kekuasaan yang sudah mengakar secara struktural maupun kultural. 

Begitu besar hegemoni ormek Cipayung ini dalam struktur ormawa membuat semua yang terlibat dalam pemira pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengamankan kepentingan mereka. Seruan reformasi struktur rasanya seperti bualan semata karena pada akhirnya mereka yang menyeru akan melukai struktur tersebut bila kepentingannya terancam—yang menggambarkan demokrasi simulakra di mana tata kelola dipentaskan sebagai sesuatu yang demokratis, namun di belakang layar semuanya nihil. Prosedur pemira dijalankan bukan untuk representasi, tetapi untuk menciptakan ilusi legitimasi, di mana institusi mahasiswa tidak memiliki fungsi deliberasi, check and balance, dan transparansi yang hanya menyisakan formalitas institusional tanpa isi. Hal ini mencerminkan gagalnya kampus sebagai ekosistem pengetahuan dalam memberikan fungsi ruang belajar politik yang ideal sebab student governance yang dibentuk hanya melanggengkan relasi patronase semata. 

Kritik pada tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memihak siapa pun yang berkontestasi, sebab siapa pun itu, turut mereproduksi sistem yang sama. Maka kritik ini diarahkan untuk menyoroti kebusukan struktural tata kelola dalam lingkup mahasiswa yang terus menggerogoti daya pikir kritis dan menggantikannya dengan perlombaan meraih tampuk kekuasaan. Termasuk pola-pola dominasi yang bertahan lintas periode dan lintas aktor, terlepas dari siapa yang hari ini merasa dirugikan atau diuntungkan. Jika ada yang tersentil, itu bukan karena keberpihakan, tetapi karena cermin yang dihadirkan menunjukkan sesuatu yang selama ini sengaja diabaikan. Tulisan ini berdiri di titik yang sama sekali tidak partisan yang menyoroti kultur politik yang terus membusuk sebab hanya dengan menyadari kerusakan yang dilanggengkan inilah kita bisa memahami krisis student governance yang sebenarnya. 

Penulis: Aveny Raisa, Pinkan Ayu, Salwa Nurmedina

Editor: Claudya Liana Morizza

Share: 

BACA JUGA