Belum rampung dilakukan, kiranya proyek penulisan ulang sejarah Indonesia patut dipertanyakan urgensinya. Pasalnya, upaya ‘menata ulang’ sejarah ini rentan menjadi medan konflik tafsir yang memungkinkan untuk ditunggangi oleh kepentingan penguasa. Upaya pelabelan ‘radikal’ hingga penghapusan peristiwa yang dianggap sensitif menjadi pola lama yang paling mungkin terulang. Hal ini memunculkan dugaan, akankah masa lalu yang gelap kembali dikaburkan demi citra kekuasaan?

Retorika.id - Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah melaksanakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek strategis ini ditargetkan rampung bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-90 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. 

Proyek dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar ini dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Proyek ini melibatkan sekitar 113 hingga 120 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum. Para penulis berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk akademisi yang tergabung dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). 

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan menghasilkan 10 jilid buku. Berikut merupakan isi masing-masing jilid berdasarkan draf awal yang diperoleh Tempo:

• Jilid 1: Sejarah Awal Indonesia dan Asal-usul Masyarakat Nusantara
• Jilid 2: Nusantara dalam Jaringan Global: Hubungan dengan India dan Cina
• Jilid 3: Nusantara dalam Jaringan Global: Hubungan dengan Timur Tengah 
• Jilid 4: Interaksi dengan Bangsa Barat: Persaingan dan Kerjasama
• Jilid 5: Respon Masyarakat terhadap Penjajahan 
• Jilid 6: Pergerakan Kebangsaan dan Bangkitnya Semangat Merdeka
• Jilid 7: Perang Kemerdekaan Indonesia
• Jilid 8: Masa-masa Sulit dan Ancaman Persatuan Bangsa
• Jilid 9: Era Orde Baru (1967-1998)
• Jilid 10: Masa Reformasi (1999-2024)

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa penulisan ulang ini penting untuk menyelaraskan narasi sejarah dengan temuan-temuan terbaru, agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat memperoleh informasi baru dari para ahli dan arkeolog lokal, bukan dari Barat.Penulisan ulang ini juga bertujuan untuk mengoreksi narasi sejarah yang sudah ada, seperti sejarah kolonialisme yang dianggap belum sepenuhnya akurat dan cenderung menyederhanakan fakta serta revisi catatan soal zaman “prasejarah”.

Lebih dari sekadar koreksi sejarah, penulisan ulang ini juga dimaksudkan untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Dengan pemahaman sejarah yang lebih utuh dan inklusif, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memiliki kesadaran kolektif yang kuat tentang jati diri bangsa. 

Kekhawatiran atas Sejarah sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan

Penulisan ulang sejarah Indonesia menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan. Sejarawan, aktivis, dan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan (RUAS) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Tim Klarifikasi Sejarah, hingga Amnesty International Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap arah proyek tersebut. 

Salah satu kritik utama adalah potensi penggunaan naskah sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. Mereka menilai bahwa penulisan ulang ini berisiko digunakan untuk menutupi praktik kekuasaan dan tatanan politik yang ada saat ini. Ketua AKSI,

Marzuki Darusman, menyatakan bahwa upaya untuk mencapai suatu tafsir tunggal atas sejarah Indonesia sangat beresiko menimbulkan rekayasa naratif, sehingga membuka celah rawan dalam penyusunan sejarah ulang.

Penutupan praktik kekuasaan ini berada dalam spektrum kecenderungan otoriter dan bahkan totaliter, karena pemerintah dapat mengendalikan norma sosial dan politik masyarakat agar selaras dengan pandangan dan kepentingan penguasa.

Lebih lanjut, Wakil Ketua AKSI, Sulistyowati Irianto, juga menekankan bahwa penafsiran tunggal atas sejarah bangsa oleh pemerintah merupakan tindak pengkhianatan terhadap prinsip dasar kerakyatan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.

Kekhawatiran tersebut tidak lepas dari memori kolektif dan trauma masa lalu karena indoktrinasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menunjang dan memperkuat kekuasaan Soeharto. Stigmatisasi dan indoktrinasi terhadap suatu gagasan, peristiwa, atau kelompok tertentu di masa lalu tersebut berhasil menyisakan luka mendalam bagi rakyat Indonesia.

Kontroversi Penghilangan dan Peminggiran Peristiwa Sensitif Sejarah

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan label ‘sejarah resmi’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, hal ini berpotensi menutup ruang  bagi interpretasi yang beragam dan dinamis di masyarakat, serta dapat menghilangkan peristiwa maupun ketokohan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Kekhawatiran ini turut diperkuat oleh pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam wawancara di Cibubur, Jawa Barat (01/06/2025), yang dikutip dari Antara, “Dan tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa gitu,” ujarnya.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap niat Menteri Kebudayaan tersebut. Ia memastikan bahwa Kementerian HAM akan terlibat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia untuk mengontrol kebenaran peristiwa yang ditulis. Dalam hal ini, ia menyoroti perihal keadilan dan ketidakadilan.

Namun, pernyataan ini menuai kritik karena dinilai berpotensi mengaburkan sisi gelap sejarah bangsa, khususnya terkait peristiwa-peristiwa sensitif. Terlebih, keputusan Menteri Kebudayaan yang hanya memasukkan dua dari dua belas kasus pelanggaran HAM berat ke dalam naskah sejarah. Fadli berdalih bahwa proyek ini tidak ditujukan untuk menulis sejarah HAM secara khusus, melainkan memuat keseluruhan sejarah Indonesia. Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap mengabaikan bagian penting dari sejarah bangsa yang masih menyisakan luka yang belum tuntas hingga kini.

Kritik juga datang dari sejarawan Universitas Negeri Surabaya, Mohammad Refi Omar Ar Razy. Ia menilai bahwa penyusunan buku ini dilakukan secara tergesa-gesa, sementara isinya masih sangat ‘Indonesia sentris’ dan elitis, serta tidak menyoroti kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam historiografi, yaitu perempuan. 

Kritik atas Proses Penulisan dan Ketidaktepatan Istilah Ilmiah

Kritik juga muncul dari kalangan Arkeolog. Harry Truman Simanjuntak, yang sempat terlibat dalam tim penulisan Sejarah Indonesia sebelum mengundurkan diri pada 22 Januari 2025. Dirinya mempertanyakan istilah ‘sejarah resmi’ dalam proyek yang digagas Kementerian Kebudayaan tersebut. Menurutnya, istilah tersebut mengesankan bahwa versi lain di luar pemerintah dianggap tidak sah atau tidak valid, padahal sejarah seharusnya membuka ruang interpretasi yang luas dan inklusif.

Harry juga menyoroti kejanggalan dalam proses penyusunan naskah. Ia mengungkapkan bahwa para penulis hanya diberikan outline yang sudah disiapkan, lalu diminta mengisi konten sesuai arahan, tanpa melalui proses diskusi substansial bersama para editor.

Lebih lanjut, pimpinan Center of Prehistory and Austronesian Studies Indonesia tersebut juga mengkritik penggunaan istilah ‘sejarah awal’ untuk menggambarkan masa prasejarah. Menurutnya, secara keilmuan, istilah tersebut keliru. Masa sebelum adanya tulisan secara tepat disebut sebagai ‘prasejarah’, bukan ‘awal sejarah’.

Respon Terhadap Kritik 

Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan, Agus Mulyana, menanggapi kritik dengan menyebut pihak-pihak yang menolak dan mengkritik proyek penulisan ulang sejarah indonesia sebagai kelompok ‘radikal’ dan ‘sesat sejarah'.

Menanggapi hal ini, Bonnie Triyana yang merupakan Anggota Komisi X DPR, mengingatkan agar pejabat negara tidak mudah melabeli masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda terkait isu sejarah.

Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, mengaku tidak mengetahui pernyataan yang disampaikan bawahannya tersebut. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pernyataan yang dinilai menyinggung dan melabeli kelompok yang menolak dan mengkritik proyek sejarah tersebut.

Dalam konferensi pers di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Rabu (05/06/2025), Fadli meluruskan maksud penggunaan “tone positif” dalam penulisan ulang sejarah.

“Maksudnya dengan positif itu kita tidak mau mencari-cari kesalahan atau menegasikan, karena setiap manusia, kepemimpinan, atau orang ya pahlawan pun pasti ada kelemahannya. Jadi kita ingin yang kita tulis ini tujuannya adalah untuk mempersatukan kepentingan bangsa” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia.

Fadli meminta publik untuk tidak khawatir dengan proyek strategis ini. Ia menegaskan bahwa yang dilibatkan dalam penulisan sejarah ialah sejarawan yang kompeten di bidangnya. Ia justru menilai akan lebih berisiko jika sejarah ditulis oleh aktivis, karena mereka membawa perspektif tertentu. Meski demikian, Fadli mengakui bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menulis sejarahnya sendiri.

Terlepas dari kontroversi yang mewarnai proyek strategis ini, hingga akhir Mei 2025, progres penyusunannya dilaporkan telah mencapai sekitar 70%.

Pada akhirnya, kita tidak dapat memungkiri bahwa buku-buku teks sejarah akan terus dibentuk, dipilih, dan diterapkan dalam konteks sosial-politik tertentu. Hal ini menjadi cerminan penting bahwa sejarah tidak pernah sepenuhnya netral.

Transparansi terhadap beragam suara dan perspektif menjadi kunci agar sejarah Indonesia yang ditulis ulang tersebut inklusif dan berakar pada pengalaman seluruh rakyatnya. Sebab, sejarah bukan sekadar narasi heroik yang memberi pelajaran dan inspirasi, melainkan juga mencerminkan luka, kegagalan, dan ketimpangan yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali. 

Referensi:

CNN Indonesia. (2025). Fadli Zon Tanggapi Pro Kontra Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Retrieved on June 6, 2025 from https://www.youtube.com/watch?v=BAl6LfdGOak

Tempo. (2025). Begini Kritik Arkeolog yang Keluar dari Tim Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Tempo.co.Retrieved on June 6, 2025 from https://www.tempo.co/sains/begini-kritik-arkeolog-yang-keluar-dari-tim-penulisan-ulang-sejarah-indonesia--1537245

Tempo. (2025). Alasan Fadli Zon Soal Penulisan Ulang Sejarah: 26 Tahun Akhiri Kekosongan Sejarah. Tempo.co. Retrieved on June 6, 2025 from https://www.tempo.co/politik/alasan-fadli-zon-soal-penulisan-ulang-sejarah-26-tahun-akhiri-kekosongan-sejarah-1593367

Tempo. (2025). Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Tempo.co Retrieved on June 6, 2025 from https://www.tempo.co/politik/kontroversi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-1563498

BBC. (2025). Penulisan Ulang Sejarah Indonesia - Rawan dijadikan Alat Legitimasi, Meminggirkan Perempuan, dan Sejarah Papua. BBC.com.  Retrieved on June 6, 2025 from https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1j5l41nlywo

Tempo. (2025). Alasan Pemerintah Buat Penulisan Ulang Sejarah Indonesia. Tempo.co. hiRetrieved on June 6, 2025 from https://www.tempo.co/politik/alasan-pemerintah-buat-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-151388

Historia. (2025). Aktivis dan Sejarawan Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia oleh Pemerintah. historia.id. Retrieved on June 6, 2025 from https://www.historia.id/article/aktivis-dan-sejarawan-menolak-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-oleh-pemerintah-vgmko

Antara. (2025). Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Bertujuan untuk Mempersatukan Bangsa. antaranews.com.  Retrieved on June 7, 2025 from https://www.antaranews.com/video/4871101/penulisan-ulang-sejarah-indonesia-bertujuan-untuk-mempersatukan-bangsa

Tempo. (2025). Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Capai 70 Persen. Tempo.co. Retrieved on June 6, 2025 from https://www.tempo.co/sains/penulisan-ulang-sejarah-indonesia-capai-70-persen-1573481

NusaBali. (2025). Menteri HAM Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan ‘Tone’ Positif. nusabali.com. Retrieved on June 7, 2025 from https://www.nusabali.com/berita/193987/menteri-ham-dukung-penulisan-ulang-sejarah-dengan-tone-positif

Share: 

BACA JUGA