Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali meramaikan jalanan kota Surabaya melalui aksi Peringatan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Di dalam setiap pekikan suara dan pijakan langkah kaki, mereka menyerukan harap agar tanah Papua bebas dari segala bentuk penindasan.

Retorika.id - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi damai untuk memeringati 1 Desember, momentum yang mereka sebut sebagai deklarasi kemerdekaan bangsa Papua Barat, Senin (1/12/25). Aksi berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, mulai pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

Aksi diawali dengan agenda long-march oleh AMP. Setibanya di Grahadi, para massa aksi menyerukan berbagai orasi untuk menyalurkan tuntutan mereka terkait kondisi politik, ekonomi, keamanan, serta hak masyarakat adat di Papua. Dalam aksi tersebut, mereka juga turut membawa spanduk dan berbagai poster berisi seruan penarikan kelompok militer dari tanah Papua, penghentian eksploitasi alam secara brutal, dan tuntutan mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat.

Mereka menyampaikan berbagai isu yang menurut mereka masih berlangsung, mulai dari aktivitas perusahaan ekstraktif hingga situasi pengungsian warga sipil di beberapa wilayah. Massa juga

menyebut sejumlah kasus penangkapan aktivis sepanjang tahun 2025, termasuk penahanan 13 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura dan pembubaran aksi pada 30 September 2025. 

Pada aksi ini, massa aksi juga membawa 13 tuntutan resmi. Tuntutan tersebut meliputi:

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.
2. Tarik seluruh militer organik dan non-organik dari Tanah Papua.
3. Tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh, dan seluruh perusahaan di Tanah Papua.
4. Buka akses bagi jurnalis lokal, nasional, dan internasional ke Papua.
5. Usut dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua.
6. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua.
7. Hentikan kekerasan terhadap perempuan.
8. Stop diskriminasi rasial terhadap orang Papua.
9. Cabut UU Otsus Jilid II.
10. Hentikan pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
11. Hentikan program transmigrasi.
12. Hentikan proyek strategis nasional di Papua.
13. Dukung kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky, dan Catalonia.

Salah satu perwakilan AMP, Mugi Bunai, tak lupa menyampaikan bahwa aksi ini juga dilakukan untuk mengangkat eskalasi kasus intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM lainnya yang belum juga terselesaikan di Papua. 

Mugi menyebutkan sejumlah daerah seperti Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, hingga Maybrat sebagai wilayah yang terdampak konflik dan operasi militer Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah, terdapat beberapa masyarakat harus meninggalkan tempat tinggal mereka akibat situasi yang tidak stabil. “Banyak masyarakat sipil yang harus berpindah dari tempat tinggalnya karena merasa tidak aman,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa semakin banyaknya izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ekstraktif dan aktivitas industri di tanah Papua dinilai semakin memberikan dampak buruk terhadap lingkungan serta ruang hidup masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam dokumen pernyataan sikap AMP yang turut memuat data sejumlah blok tambang dan wilayah konsesi, termasuk Blok Wabu di Intan Jaya dan Blok Warim di Agimuga. AMP menyatakan bahwa keberadaan konsesi tersebut telah menciptakan tekanan tersendiri terhadap wilayah adat dan ruang hidup masyarakat Papua.

“Hari ini masyarakat adat banyak haknya yang dirampas, dan situasinya masih dipengaruhi operasi militer maupun perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan itu datang tanpa izin dari masyarakat setempat, dan itu berdampak ke tanah, lingkungan, dan ruang hidup kita,” tuturnya.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat. Kawat berduri terpampang berjejer di depan pagar Grahadi, lengkap dengan water cannon dan beberapa personel yang ditempatkan di sisi jalan untuk mengatur arus massa dan kendaraan. Meskipun demikian, aksi berlangsung damai dan tidak ditemukan gesekan antara peserta aksi dan aparat. Pengawalan dilakukan secara terbuka hingga massa membubarkan diri.

Penulis: Aveny Raisa

Editor: Istiana Wahyu Dewi

Share: 

BACA JUGA